Pancasila Sebagai Dasar Negara – Kedudukan, Fungsi, Pengertian

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan suku, budaya, dan bahasa. Perbedaan tersebut membuat Indonesia menjadi unik dan mempunyai ciri khas sendiri, tetapi juga bisa memicu perpecah belahan di negara.

Oleh karena itu lah ada Pancasila yang menjadi ideologi di NKRI (Negara Kesatuan RepubliK Indonesia).

Pancasila adalah gabungan dari dua kata yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang artinya asas, dan 5 prinsip ini merupakan dasar ideologi di Indonesia. Setiap aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara di Indonesia mengacu pada Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

Dasar negara dapat berupa suatu falsafah yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka.

Pancasila sebagai dasar negara berarti memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar atau pedoman dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut adalah isi dari Pancasila:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

 

Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara dan mencapai cita-cita kebangsaan, Pancasila memiliki 10 fungsi, yaitu:

  • Pancasila sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia

Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila terikat oleh kekuatan hukum, struktur kekuasaan formal, dan suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara.

  • Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Fungsi Pancasila sebagai dasar negara berpedoman pada nilai-nilai budaya Indonesia yang menjadi pandangan hidup untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  • Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Ideologi (cara berpikir) bangsa Indonesia hendaklah dilandasi nilai-nilai adat istiadat yang terangkum dalam pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara.

  • Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara memiliki lima sila yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas inilah yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa bangsa.

  • Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menunjukkan peran Pancasila sebagai satu-satunya pedoman pelaksanaan peraturan perundangan yang ada di Indonesia.

  • Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dimana Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh Indonesia.

  • Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Berbangsa

Fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan berbangsa memperlihatkan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.

  • Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya menegaskan posisi Pancasila sebagai kesepakatan nasional yang dihasilkan dari perjanjian bersama oleh para perwakilan rakyat Indonesia pada masa menjelang proklamasi kemerdekaan.

  • Pancasila sebagai Falsafah Hidup Pemersatu Bangsa

Pancasila sebagai falsafah hidup pemersatu bangsa memiliki pedoman nilai dan norma yang adil dan bijaksana untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

  • Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti menunjukkan posisi Pancasila sebagai pengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan Tuhannya.

 

Pengertian dan Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa pengertian dan makna yang menjadi pedoman penghayatan dan pengamalan kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian dan makna tersebut memuat prinsip-prinsip budi pekerti (moral) yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia.

Tata aturan Pancasila sebagai dasar negara terikat dalam sebuah semangat taat hukum (konstitusi). Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh ada satu peraturan pun yang bertentangan dengan Pancasila. Semangat ketatanegaraan juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pedoman bagi pelaksana pemerintahan, para pengurus partai politik, dan golongan fungsional.

Semangat ketatanegaraan juga secara langsung mengatur prinsip-prinsip moral masyarakat Indonesia. Sesuai UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara mengandung sejumlah norma untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pemahaman terhadap budi pekerti diyakini sebagai langkah penting untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara harus dimaknai sebagai usaha mewujudkan cita-cita negara yang religius (Tuhan yang Esa), memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, memiliki solidaritas yang kuat, mengutamakan musyawarah, serta menjunjung tinggi keadilan sosial.

 

Rangkaian Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sidang BPUPKI yang berlangsung selama empat hari, 29 Mei – 1 Juni 1945 itu, merangkum tiga usul perumusan dasar negara, di antaranya:

  • Mohammad Yamin, Sidang BPUPKI, 29 Mei 1945

Pemikiran Mr. Mohammad Yamin  diberi judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”, dengan inti pemikirannya:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat
  • Supomo, Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945

Pemikiran Mr. Supomo menekankan beberapa hal yang harus mengatur usaha bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara, yaitu:

  1. Paham negara persatuan
  2. Perhubungan negara dengan agama
  3. Sistem badan permusyawaratan
  4. Sosialisme negara
  5. Hubungan antarbangsa
  • Soekarno, Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945

Pemikiran Ir. Soekarno diuraikannya dalam pidato yang berjudul “Lahirnya Pancasila”. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila memiliki dasar-dasar:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme ata Perikemanusiaan
  3. Mufakat ata Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Setelah berakhirnya persidangan BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945), dibentuklah panitia perumus dasar negara yang berjumlah 9 orang, di antaranya Ir. Soekarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, Mr.Moh. Yamin, Ahmad Subardjo, Abikusno Cokrosuryo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan A.A. Maramis.

Panitia Sembilan bertugas menampung berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Kerja mereka menghasilkan rumusan dasar negara yang dinamakan “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Rumusan ini lahir tepat pada tanggal 22 Juni 1945, berisi:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembubaran BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang, ditindaklanjuti dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau biasa disebut Dokuritsi Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 wakil dari sumatera, 2 orang wakil Sulawesi, dan seorang wakil Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina.

Beberapa saat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sejumlah wakil PPKI dari Indonesia bagian Timur, yakni Sam Ratulangi (Sulawesi), Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor (Kalimantan), I Ketut Pudja (Nusa Tenggara), Latu Harhary (Maluku), mengajukan keberatannya terhadap rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta.

Akhirnya, pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta bertukar saran dan nasihat dengan perwakilan tokoh Islam untuk mengubah perubahan kalimat sila pertama. Tokoh-tokoh Islam yang hadir saat itu adalah Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan.

Demi persatuan dan kesatuan bangsa, keempat tokoh Islam itu pun menyetujui perubahan kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI tersebut, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pun ditetapkan dengan isi finalnya:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Demikianlah artikel Pancasila Sebagai Dasar Negara – Kedudukan, Fungsi, Pengertian dari Sayanda.com; jangan sungkan untuk bertanya atau meninggalkan komentar.

Sumber:

loading...

Leave a Reply