Otonomi Daerah – Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Manfaat, Makalah

Sayanda.com – Otonomi Daerah – Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Manfaat, Makalah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengelola pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.

Sementara, pakar ekonomi Matius Suparmoko mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dasar hukum otonomi daerah tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU sebelumnya.

Pemberian wewenang otonomi daerah terhadap kabupaten atau kota didasari oleh desentralisasi yang bersifat nyata, luas, dan bertanggung jawab.

 

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Pengertian Otonomi DaerahSelain definisi yang tertuang dalam dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah, para ahli juga turut memberikan pandangannya mengenai pengertian otonomi daerah.

  1. Ateng Syarifudin

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kebebasan yang bersifat terbatas dan berbeda dari kemerdekaan yang terwujud dalam pemberian otoritas yang harus dipertanggungjawabkan.

  1. Benyamin Hosein

Otonomi daerah merupakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat yang berada di luar kewenangan pemerintah pusat.

  1. Vincent Lemius

Otonomi daerah adalah suatu kewenangan untuk membuat keputusan politik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah.

  1. Syarif Saleh

Otonomi daerah merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

 

Hakikat Otonomi Daerah

Hakikat Otonomi DaerahPada dasarnya, hakikat otonomi daerah merupakan upaya yang dibentuk guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan melakukan kegiatan atau membuat pembaharuan yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

Karena hakikatnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, maka data keuangan memegang peranan penting dalam hal pengelolaan sumber pembiayaan serta alokasi pendapatan dan belanja daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah yang bersangkutan.

Baca Juga:  Kebugaran Jasmani - Pengertian, Komponen, Manfaat, Tujuan, Makalah

Data keuangan daerah dapat memberikan deskripsi secara statistik mengenai perkembangan anggaran dan bagaimana anggaran tersebut dialokasikan. Data statistik tersebut memiliki kegunaan untuk menentukan kebijakan daerah dan dapat pula memberikan gambaran mengenai kemampuan serta kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

 

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi DaerahTujuan otonomi daerah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak.

Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Asas Otonomi Daerah

Asas Otonomi DaerahDalam perwujudan otonomi daerah, terdapat tiga asas utama yang menjadi pedoman pelakasanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut di antaranya:

  1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi memiliki arti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  1. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi berarti penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau alat-alat kelengkapan pemerintah pusat di daerah lainnya yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

  1. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan memiliki makna pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa yang diberi amanat untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu. 

Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip Otonomi DaerahBerdasarkan dasar hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah Indonesia diselenggarakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan aspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan keragaman dan ciri khas daerah tersebut.
  2. Pelaksanaan otonomi daerah harus mencakup otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.
  3. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan utuh hanya berlaku pada wilayah daerah dan kota, sementara otonomi di ranah provinsi masih terbatas, yang artinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
  4. Pelaksanaan otonomi daerah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga.
  5. Otonomi daerah harus berlandaskan pada tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah kabupaten, sedangkan daerah kota tidak termasuk ke dalam wilayah administrasi. Hal tersebut juga berlaku bagi wilayah-wilayah yang mendapatkan pembinaan khusus dari pemerintah.
  6. Pelaksanaan otonomi daerah juga harus mencakup peningkatan kualitas dan pelayanan badan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai legislatif, pengawasan, dan pelaksana anggaran penyelenggaraan otonomi daerah.
  7. Penyelenggaraan dekonsentrasi dilimpahkan pada pemerintah provinsi yang memiliki kedudukan sebagai wilayah administratif dan mendapatkan tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu yang tugasnya dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah.
  8. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada desa dengan disertai pembiayaan, serta pembentukan sarana dan prasarana juga sumber daya manusia. Pihak yang dilimpahi wewenang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang dilimpahkan kepadanya.

Manfaat Diberlakukannya Otonomi Daerah

Manfaat Otonomi DaerahSelain hak istimewa untuk menyelenggarakan pemerintahan mandiri yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ada pula manfaat-manfaat lainnya dari diberlakukannya otonomi daerah.

  1. Otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengang kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya diharapakan, otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.
  2. Memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
  3. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah.
  4. Pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan para pejabat di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah.
  5. Kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi DaerahImplementasi otonomi daerah merupakan titik penting pembuktian kemampuan dan kemandirian daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Baca Juga:  Pengertian Demokrasi Pancasila - Prinsip, Ciri, Fungsi, Makalah

Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan keunikan yang dimiliki daerahnya serta bagaimana keunikan dan kekayaan alam tersebut dapat menjadi modal utama pengembangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pembuktian pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan serta pemerintah daerah sebagai pihak yang dilimpahkan kewenangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi daerah.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pihak-pihak terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat daerah itu sendiri sebab pada dasarnya otonomi daerah dibuat agar masyarakat dapat turut berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Makalah Otonomi Daerah

Berikut ini adalah beberapa contoh makalah otonomi daerah yang digunakan blog Sayanda dalam pembuatan artikel:

***

Demikianlah artikel Otonomi Daerah – Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Manfaat dari Sayanda.com. Jika sahabat Sayanda mempunyai pertanyaan seputar Otonomi Daerah – Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Manfaat; jangan sungkan untuk bertanya pada kotak komentar di bawah.

Pencarian Masuk:
  • otonomi daerah
  • pengertian otonomi daerah
  • tujuan otonomi daerah
  • prinsip otonomi daerah
  • fungsi otonomi daerah
  • pengertian otonomi daerah menurut uu no 23 tahun 2014
  • tujuan asas desentralisasi
  • otonomi daerah adalah
  • hakikat otonomi daerah
  • https://www sayanda com/otonomi-daerah/
Komentar & Masukan

Sahabat Sayanda telah memberikan komentar dan masukan disini.

Leave a Reply